Tolak Boediono, PKS Tak Mau Koalisi Disamakan Perusahaan Pribadi

Jakarta - Partai Keadilan Sejahtera (PKS) tidak mau koalisi yang dibangunnya dengan Partai Demokrat (PD) disamakan dengan perusahaan pribadi. Dalam perusahaan pribadi, peserta koalisi hanya dijadikan sebagai pekerja.

Ketua FPKS Mahfudz Siddiq menjelaskan, koalisi ibarat sebuah perusahaan yang masing-masing pemiliknya memiliki saham. Dengan demikian hak dan kewajibannya seimbang.

"Kita ibaratkan koalisi seperti perusahaan yang semua punya saham, jadi harus duduk bersama dan bicara bersama mengambil keputusan," jelas Mahfudz dalam jumpa pers di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (14/5/2009).

"Kecuali PD hendak membuat perusahaan pribadi, di mana anggota koalisi cuma dijadikan sebagai pekerja saja. Ya kalau gitu terserah," lanjut Mahfudz.

PKS tidak setuju terhadap cawapres Boediono yang dipilih Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) lantaran sudah memiliki calon lain. "PKS dan partai-partai tengah lain jangan disudutkan pada posisi seolah-olah no other choice. Kita juga sudah punya pilihan lain," ujar Mahfudz.

Mahfudz menyuplik pepatah Betawi untuk mengumpamakan masalah ini. "Ibarat pepatah Betawi, bukan bagaimana nanti, tapi maunya kita nanti bagaimana, harus sudah clear,"